DPRD Gowa dibakar massa, seorang warga diselamatkan lewat jendela

Massa pendukung Raja Gowa tergabung dalam Keluarga dan Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa mengamuk di depan gedung DPRD Gowa, Jalan Syech Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (26/9). Mereka menuntut Perda Lembaga Adat Daerah (LAD) dicabut hingga berujung pembakaran Gedung DPRD Gowa.

Kejadian itu membuat sejumlah orang di dalam gedung berhamburan keluar. Beberapa orang terlihat dibantu keluar dari gedung yang sudah dipenuhi kepulan asap.

Pantauan merdeka.com, Senin (26/9), api yang membakar gedung DPRD tersebut membuat upaya penyelamatan sulit dilakukan. Beberapa orang dibantu polisi keluar dari lantai dua gedung lewat jendela.

Terlihat seorang wanita berupaya keluar dengan melompat dari jendela dengan sebuah papan dibantu dua orang agar tidak terjatuh. Setelah itu, diturunkan pelan-pelan ke halaman sekitaran gedung.

Sebelumnya, aksi dimulai pukul 13.00 WITA. Para legislator dan pegawai akhirnya berhamburan menyelamatkan diri. Awalnya mereka berunjuk depan gedung DPRD Gowa. Tidak lama berselang, puluhan massa merangsek masuk dan langsung membakar gedung.

Pantauan merdeka.com di lokasi, puluhan personel pemadam kebakaran masih sibuk memadamkan api termasuk di ruang paripurna. Terlihat ruang itu kini tinggal puing-puing.

Petugas kepolisian jumlahnya juga minim dibanding pengunjuk rasa. Selanjutnya pengunjuk rasa bergeser ke sisi gedung DPRD yakni ke kantor Bupati Gowa. Massa melakukan penyerangan dengan melempar batu sehingga bentrok dengan satpol PP.

Selanjutnya personel polisi dan TNI berdatangan melerai. Massa kemudian mundur dan melanjutkan aksi orasinya di depan gedung DPRD Gowa dikawal ketat petugas.

Diketahui, aksi-aksi masyarakat adat ini dipicu oleh penetapan Perda Lembaga Adat Daerah (LAD) yang salah satu butirnya melantik Bupati Gowa, Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo sebagai ketua Lembaga Adat yang berfungsi sebagai pemegang peran sombayya atau orang yang disembah. Hal ini menuai protes dari masyarakat adat karena butir Perda tersebut melegitimasi posisi bupati sebagai raja.

Sumber:https://www.merdeka.com